ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan pertama tentang keabsahan akta jual beli yang diakui cacat oleh si pembuat akta (notaris), kedua tentang bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang akta jual belinya diakui cacat oleh pihak notaris dan ketiga tentang pertanggungjawaban notaris terhadap akta jual beli yang diakuinya cacat, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia , Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui cyber media, teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta jual beli yang memiliki cacat formalitas subyektif tetap berlaku karena akibat tidak dipenuhinya syarat subyektif mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan. Tanpa adanya keberatan atau gugatan maka suatu akta jual beli tetap berlaku. Pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dengan Pasal 1243 dan atau Pasal 1365 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Notaris yang menyalahi aturan dalam peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi paling ringan berupa teguran lisan hingga paling berat berupa pemberhentian dari jabatan notaris dengan tidak menutup kemungkinan dituntut ganti tugi oleh pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Akta Jual Beli, Keabsahan Akta Jual Beli, Notaris.