Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penyebab akta otentik yang dibuat oleh PPAT berakibat batal demi hokum, dan untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab PPAT dalam kelalaian membuat akta tanpa melihat dokumen asli berdasarkan studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 September 2009.
Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian Normatif. Sifat penelitian deskriptif  dan bentuk penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan. Analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelalaian PPAT dalam menjalankan jabatannya sehubungan dengan pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan tanpa melihat dokumen asli maka PPAT dalam menjalankan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk dituntut ganti rugi oleh pihak yang mengalami kerugian karena diabaikan nya ketentuan tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997.

Kata Kunci : PPAT, Kelalaian PPAT, Tanggung Jawab PPAT, Ganti Rugi