ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan dari ahli waris beda golongan di kantor pertanahan kota surakarta dan pelaksanaan pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris berdasarkan pewarisan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Analisis Data menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, bahwa surat keterangan tanda bukti sebagai ahli waris di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dari ahli waris beda golongan yang diajukan oleh ahli waris sendiri maupun kuasanya yaitu melihat dari nama pemegang hak yang tercantum di dalam sertifikat tanah maupun di Kartu Tanda Penduduk. Tolak ukur sebuah nama di kantor pertanahan sulit dijadikan pedoman. Tidak adanya penjelasan mengenai penggolongan penduduk apabila ada pencampuran etnis karena perkawinan. Pluralisme pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang masih mendasarkan pada penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis tersebut tidak seleras dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkat lebih tinggi secara hierarkis dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Reorientasi pengaturan pendaftaran tanah  karena  pewarisan  oleh  Kantor  Pertanahan  lebih  baik  segera  dilakukan, karena sifat Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3/1997 Pasal 111 (1) huruf  c angka  4  hanyalah  sebagai  pedoman/petunjuk  administratif  di  kantor Pertanahan (BPN) untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Surat Tanda Bukti Ahli Waris, Beda Golongan