ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah mengenai status hukum hak atas tanah yang diperoleh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian perkawinan berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr dan pengaturan hak atas tanah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian perkawinan agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi warga negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa Status hukum hak milik atas tanah yang diperoleh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian perkawinan berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr pada saat tanah tersebut dibeli menjadi batal karena hukum dan status tanahnya menjadi Tanah Negara, karena sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA pembelian tanah yang dilakukan tersebut menyebabkan secara tidak langsung memindahkan hak kepemilikan atas tanah kepada warga negara asing meskipun dalam Sertipikat Hak Milik tertulis atas nama isteri (Pemohon I) yang merupakan warga negara Indonesia. Pengaturan hak atas tanah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian perkawinan agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi warga negara Indonesia, yaitu dengan membuat pengaturan lebih lanjut bahwa tanah hak milik yang diperoleh selama perkawinan karena jual beli status hak atas tanahnya akan menjadi hak pakai dengan syarat Warga negara Indonesia tidak kehilangan kewarganegaraannya, pasangan yang berkewarganegaraan asing berkedudukan di Indonesia dan kehadirannya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Indonesia

Kata kunci: hak milik atas tanah, pemisahan harta, perkawinan campuran