Tulisan ini mengkaji, menganalisis dan membahas pelaksanaan perizinan pengobatan herbal di Kota Surakarta. Selain itu, mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan pengobatan herbal di Kota Surakarta. Setelah itu, membahas hambatan dan memberikan solusi masalah perizinan pengobatan herbal di Kota Surakarta. Kota Surakarta dipilih sebagai tempat penelitian karena Kota Surakarta semakin maju yang diiringi banyaknya para pengobat tradisional.
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah nondoktrinal. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan penelitian berdasar masalah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pelaksanaan perizinan masih menggunakan peraturan daerah lama yang tidak mengacu dengan peraturan pemerintah pusat yang baru. Konsekuensinya asas lex posterior derogate (legi) priori (hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama) tidak terjadi. Hal ini membuat beragamnya bentuk izin upaya kesehatan tradisional herbal di Kota Surakarta. Selain itu, program sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta  masih belum optimal. Kedua, kendala yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan pengobatan herbal di Kota Surakarta dibagi menjadi aspek struktur hukum, aspek substansi hukum dan aspek budaya hukum. Ketiga, program solusi sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta tetapi belum optimal.
Implikasi dari penelitian hukum ini adalah bekerjanya hukum kesehatan yang belum maksimal dan sistem hukum yang belum efektif  akan mengakibatkan kasus praktik kesehatan tradisional khususnya herbal yang ilegal meningkat, sehingga masyarakat tidak mengetahui praktik yang legal dan yang illegal yang berakibat merugikan masyarakat. Penyelenggaraan perizinanan upaya kesehatan tradisional yang baik khususnya herbal akan memudahkan mengontrol, membina dan mengawasi serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Masih rendahnya tingkat ketaatan hukum dan kesadaran oleh penyehat tradisional herbal merupakan kendala utama masalah perizinan.