ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kontruksi yuridis peran Notaris dalam pelaksanaan pengampunan pajak dan mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan pengampunan pajak oleh wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh ialah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pendekatan undang-undang dan teknik pendekatan konsep perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Konstruksi yuridis peran Notaris dalam pelaksanaan pengampunan bermula dari diberlakukannya program pengampunan pajak. Dalam program tersebut, Notaris ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang bertugas untuk melegalisasi surat pernyataan sesuai dengan permintaan wajib pajak yang berisi pernyataan mengenai kepemilikan harta kekayaan dengan dilampiri daftar hutang yang dapat berupa akad kredit dan surat pengakuan utang dari wajib pajak. (2) Perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan pengampunan pajak oleh wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang sangat diharapkan oleh Notaris. Pasalnya UUJN mengatur Notaris sebagai pejabat publik yang wajib untuk menjaga segala rahasia tugas jabatannya termasuk akta dan dokumen lain yang dibuat oleh dan/atau dihadapannya. UUPP juga mengatur hal yang serupa, bahwa dokumen apapun yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk mengikuti pengampunan pajak dilarang dibocorkan pada pihak manapun. Kedua aturan tersebut menjadi bertentangan dengan UUTPPU yang mewajibkan Notaris melapor kepada PPATK bilamana mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, menjawab segala polemik sebagaimana dijelaskan, UUTPPU melalui Pasal 45 yang berbunyi “Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan”.

Kata Kunci: Notaris; Pengampunan Pajak; Tindak Pidana Pencucian Uang.