Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris terkait perbedaan proporsi alokasi anggaran pendidikan pada tahun saat diselenggarakannya pilkada dan dua tahun sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan faktor politik terhadap proporsi alokasi anggaran pendidikan pada pemerintah daerah. Variabel karakteristik pemerintah daerah terdiri dari pendapatan daerah, status daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, dan umur kepala daerah, sedangkan variabel faktor politik terdiri dari dukungan partai politik kepala daerah dan kompetisi partai politik di DPRD.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sampel kepala daerah incumbent yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Total sampel pemerintah daerah yang diperoleh sebanyak 124 pemerintah daerah. Hipotesis penelitian ini dianalisis menggunakan uji beda dan regresi linier berganda.
Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap proporsi alokasi anggaran pendidikan. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel status daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, umur kepala daerah, dukungan partai politik kepala daerah, dan kompetisi partai politik di DPRD berpengaruh terhadap proporsi alokasi anggaran pendidikan, sedangkan variabel pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap proporsi alokasi anggaran pendidikan. Uji beda yang dilakukan dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya politisasi anggaran pendidikan yang dilihat dari adanya perbedaan proporsi anggaran pendidikan pada tahun sebelum diselenggarakannya pilkada dengan tahun saat penyelenggaraan pilkada