ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Boyolali, Sukoharjo dan Karanganyar setelah pengalihan BBHTB dan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Periode waktu yang digunakan untuk analisa data adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
Penulisan ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Metode observasi dengan pengamatan langsung ke instansi terkait. Metode wawancara dilakukan secara langsung ke pengurus sekertariat.
Hasil penulisan menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kinerja keuangan tiap-tiap Kabupaten setelah pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah cukup baik. Adapun masalah lain yaitu untuk daerah Kabupaten Karanganyar dan kabupaten Sukoharjo masih bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat.
Berdasarkan hasil penulisan, Pendapatan Asli Daerah yang optimal di setiap kabupatennya mampu meningkatkan kemandirian dalam pelaksanakan otonomi daerah di masing-masing kabupaten. Penulis memberikan rekomendasi untuk pegawai di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar agar meningkatkan kualitas dari strategi kinerja untuk mencapai pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah di masing-masing kabupaten.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan Daerah