ABSTRAK

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah
Provinsi di Indonesia

Disusun oleh: Anggra Eka Safitri F1315122

Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang seharusnya mengurangi adanya korupsi membuat semakin meluasnya korupsi yang terjadi di daerah. Pemerintah diberi kewenangan secara penuh untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri termasuk pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi pada semakin terbukanya peluang terjadinya korupsi. Penelitian ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kinerja keuangan  yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
Sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 31 pemerintah daerah provinsi tahun anggaran 2011-2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan metode regresi linier berganda.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  kinerja  keuangan  yang diukur dengan rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, rasio belanja operasi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, dan rasio belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
Kata Kunci: Korupsi dan Kinerja Keuangan