Politisasi Siklus Anggaran pada Pemilihan Kepala DaerahKabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017 Oleh:Irwan Fauzi Setya PutraFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas MaretE-mail/No. Hp: Irwan.Putra@bpkp.go.id/082145000445AbstrakTujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris adanya perbedaan rasio alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada anggaran kepala daerah petahana pada saat pelaksanaan pemilukada dan sebelum pelaksanaan pemilukada. Penelitian dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala  daerah  dan  pencalonan  kembali  kepala daerah terpilih terhadap rasio alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial atas jumlah belanja daerah pada 94 kabupaten/kota yang melakukan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2017. Perbandingan tersebut dilakukan selama 4 tahun, yaitu 2014, 2015, 2016, dan 2017 agar menguatkan hasil penelitian ini. Hasilnya adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2017 dan pencalonan kembali kepala daerah terpilih berpengaruh positif terhadap rasio alokasi belanja hibah pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, namun tidak berpengaruh positif terhadap rasio alokasi belanja bantuan sosial.Kata  kunci  :  hibah,  bantuan  sosial,  petahana,  pemilukada,  politisasi  siklus anggaran