Dalam rangka optimalisasi peran serta masyarakat dalam pertanggungjawaban pemerintahan, maka ruang komunikasi publik perlu disediakan. Permasalahan yang berhubungan dengan partisipasi yang dihadapi oleh masyarakat Ponorogo antara lain tidak adanya jalur dan mekanisme yang efektif dalam melakukan pengawasan, sulitnya untuk mendapatkan data dan informasi, lemahnya kelembagaan masyarakat, serta tidak adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang menyampaikan hasil pengawasan. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan pertanggungjawaban pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Peratutan Pemerintah No.3 Tahun 2007. Sedangkan analisis partisipasi, menggunakan pendekatan indikator partisipasi yang disusun oleh Krina.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada peran Ponorogo Commmunity dalam pelaksanaan kontrol terhadap pertanggungjawaban pemerintahan di Ponorogo. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah admin Ponorogo Community, Sekretaris BAPPEDA, Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Kasubbag Humas, Kasubbag Persidangan dan Risalah, PNS di Lingkungan   Pemerintah   Kabupaten   Ponorogo,   dan   dua   orang   anggota   Ponorogo Community. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian adalah reduksi data, display data, verifikasi dan kesimpulan.
Berdasarkan   ketentuan   ada   tiga       bentuk   pertanggungjawaban   Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yaitu LPPD kepada Pemerintah dalam hal ini disampaikan melalui Gubernur Jawa Timur, LKPJ Bupati Ponorogo  kepada DPRD Kabupaten Ponorogo, serta Informasi  LPPD  kepada     masyarakat  yang  disampaikan  melalui  Surat  Kabar  Lokal Mingguan Ponorogo Pos. Partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari beberapa hal (1).Nilai dan komitmen yang tercipta diantara Aparat Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah terbangun dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas laporan keuangan, (2).Media untuk berpartisipasi bagi masyarakat adalah melalui musrenbang  yang hanya bisa dimanfaatkan dalam  tahap perencanaan, sedangkan dalam tahap pelaksanaan belum ada forum yang menampung, sehingga masyarakat membuat akun Ponorogo Community sebagai media yang mudah diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, (3).Pemerintah hanya menerima partisipasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme sesuai ketentuan. Oleh karena itu, Ponorogo Community mengadakan hearing dengan DPRD dan Sekretaris Daerah agar partisipasi masyarakat dapat ditindaklanjuti, (4). akses masyarakat untuk berpartisipasi masih terbatas, masyarakat hanya berkesempatan berpartisipasi melalui musrenbang, sedangkan dalam pertanggungjawaban pemerintah masyarakat hanya diberikan informasi LPPD saja, itupun hanya melalui surat kabar lokal mingguan.