Penelitian ini mengkaji tentang kesesuaian hukum Indonesia dalam hal memberi perlindungan produk indiaksi geografis Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) serta untuk mengetahui model perlindungan hukum yang ideal guna melindungi produk Indikasi Geografis UMKM tersebut ketika diekspor ke negara lain sehingga terhindar dari adanya passing off untuk melindungi dari praktek persaingan tidak seha. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan datadilakukan dengan tehnik riset perpustakaan dan analisa logika deduksi.  
Berdasarkan penelitian ini diperolah hasil bahwa perlindungan indikasi geografis dengan diberlakukannya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat UMKM yang mempunyai produk indikasi geografis, namun dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis perlu segera dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang baru. Selain itu, akses registrasi internasional Indonesia belum mengakomodasi melalui hukum Indonesia.
Implikasi penelitian dari penelitian ini adalah bahwa perlu dilakukannya perubahan Peraturan Pemerintah mengenai indikasi geografis sehinga aturan hukum menjadi jelas dan sesuai dengan undang-undang baru, Pemberian motivasi dan sosialisasi akan pentingnya suatu pendaftaran sebagai syarat multlak diberikannya perlindungan berupa hak eksklusif dan  kemudahan akses registrasi pendaftaran indikasi geografis agar mampu bersaing di pasar internasional. Serta perluasan kerjasama Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui perjanjian bilateral maupun multilateral dengan  negara-negara didunia yang berpotensi menguntungkan untuk pasar ekspor Indonesia