Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan self assessment system dalam pemungutan BPHTB di Kota Surakarta serta hambatan - hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian empiris. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan subyek penelitian, yaitu mereka yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB.
Pelaksanaan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh DPPKA berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tersebut tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang BPHTB, dalam hal ini Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara System Self Assessment tapi dengan Sistem Official Assessment karena adanya validasi. Hal tersebut berarti pihak DPPKA melanggar asas personalitas, asas kebebasan berkontrak serta melakukan penyalahgunaan wewenang. Kepatuhan Wajib Pajak dalam penentuan besarnya NPOP dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan dipengaruhi oleh beberapa hal ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu dari Wajib Pajak nya sendiri, Notaris / PPAT, dan terakhir DPPKA.
Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kota Surakarta menjadi sistem Official Assessment. Disarankan agar Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai BPHTB Kota Surakarta disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang BPHTB, yaitu pemungutan BPHTB  dengan sistem Self Assessment.

Kata Kunci : BPHTB , Jual Beli, Tanah Bangunan, Peraturan