Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tahun 2011-2015 dilihat dari : (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (2)  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah, (3)  Rasio Efektivitas  PAD, (4)  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah, (5)  Alokasi  Belanja Pegawai, dan (6) Kontribusi Dana Desa terhadap Kemandirian Daerah.
Penelitian ini merupakan  penelitian deskriptif kuantitatif.  Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi.  Teknik analisis data yang digunakan  deskriptif  kuantitatif dengan rumus: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Persentase Belanja Pegawai dan Kontribusi Dana Desa terhadap Kemandrian Daerah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Kurang, karena rata-ratanya sebesar 11,21% (2) Rasio Kemandirian Keuangan   Daerah   pola   hubungannya   masih   tergolong   rendah   dalam   pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 13,43% (3) Rasio Efektivitas  PAD  efektivitas  kinerja  keuangan  Kabupaten  Sragen  sudah  efektif karena rata-rata efektivitasnya  di atas 100% yaitu 120,13%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan  Daerah  dapat  dikatakan  Kurang  Efisien  karena  rata-rata  efisiensi keuangan  daerah  Kabupaten   Sragen  sebesar  95,86%  (5)  Persentase  belanja pegawai Kabupaten Sragen tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 masih diatas
50?ri keseluruhan belanja daerah, (6) Dana Desa di Kabupaten Sragen tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap Kemandirian  Daerah, karena hanya sebesar   0,13%.   Dari   hasil   analsis   secara   keseluruhan   Pemerintah   Daerah Kabupaten Sragen harus meningkatkan lagi kemampuan untuk memperoleh penerimaan yang bersumber dari dalam daerahnya sendiri.

Kata Kunci : Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi   Fiskal,   Rasio   Kemandirian   Keuangan   Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Belanja Pegawai dan Alokasi Dana Desa