Abstrak

Tujuan penelitian ini melihat pola lingkungan kelembagaan, aspek arransement kelembagaan, strategi kelembagaan dan bentuk kebijakan tentang pengelolaan air berbasis komunitas di masyarakat pedesaan. Penelitian ini mengambil objek pada Paguyuban Air Minum Pedesaan (PAMDes) Sumber Agung yang berlokasi di Dusun Jalakan, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengunakan penarikan informan atau sumber terpercaya sebagai penggalian data. Menggunakan teknik analis data  IAD (Institusional Analysis and Development) menganalisa performa dan struktur arransement kelembagaan. PRA (Participatory Rural Apprasial) pendekatan proses pemerdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat pada keterlibatan masyarakat keseluruahan kegiatan pembangunan.

Hasilnya menerangkan bahwa masyarakat Jalakan masih masih mempunyai hubungan yang erat dengan aturan tidak tertulis mengenai aturan yang berlaku seperti adanya merti sendang (bersih kolam, embung, mata air) atau padusan (mandi menjelang datangnya bulan ramdhan).  Kepercayaan  (Trust)  masyarakat  Jalakan,  dibuktikan  dengan  adanya  saling percaya antar warga untuk memperoleh akses air bersih. Kepercayaan antar warga dan pengelola PAMDes Sumber Agung. Dalam mencapai jaringan (networking) pada tingkat kecil, pemberian informasi dari pengurus PAMDes dengan adanya pertemuan. Tingkat sosial norm,  masyarakat  Jalakan  sudah  sadar  dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban  sebagai pengguna dengan rutin membayar iuran yang dibebankan. Sisi reciprocity dibuktikan dengan kegiatan gotong royong warga jalakan dengan membangun jaringan pipa air bersih, namun sisi reciprocity yang berhubungan dengan konservasi sumber daya air sangat rendah, dibuktikan dengan kurangnya kemampuan warga desa untuk melakukan merawat atau melakukan konservasi.

Sedangakan untuk Arrasement Kelembagaan PAMDes Sumber Agung mempunyai batas wilayah dalam pengelolaan 1 dusun yang mencakup 2 Kampung dengan 6 RT (01,02,03,04,05,06). PAMDes Sumber Agung memberikan beban yang berbeda tergantung kepada jumlah pemakai, kerena dihitung berdasar pada aturan per KK dalam setiap rumah. Besarnya tarif dasar dari Rp. 8.000 hingga Rp 50.000 setiap bulannya. Apabila ada warga Jalakan tidak mampu membayar beban yang diberikan maka, ada pemberian sangsi masyarakat Jalakan apabila, tidak membayar secara tata kelola lembaga (PAMDes) akan diberi sangsi/Surat Peringatan pencabutan, namun secara kenyataan tidak ada warga Jalakan yang mengalami hal tersebut.
 
Penggunaan strategi kelembagaan diupayakan untuk (1) Pendekatan komunitas yang lebih mendalam dan menyeluruh, untuk memperkuat kelompok-kelompok kecil didalamnya, dengan harapan untuk meminimalisir gangguan yang terdapat pada tiap individu (2) Pengoptimalkan masyarakat sebagai dari informasi penting, memberikan pengalaman masyarakat dalam memecahkan masalah yang menyangkut air komunitas (3) Memperluas jaringan yang bersifat kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak untuk terlibat pada pengembangan komunitas.

Saran yang perlu dipertimbangkan penguatan kembali individu dalam pertisipasi aktif dan pemberian informasi yang lebih luas mengenai pentingnya konservasi dalam pengelolaan sumber daya air.

Kata Kunci : Kelembagaan, Masyarakat Pedesaan, Pengelolaan Air Komunitas, PAMDes