Dinamika kebijakan  program  Keluarga Berencana sering menghasilkan fenomena dilematis dalam realisasi penegakan hak reproduksi sebagai hak dasar yang  harus  terpenuhi  oleh  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  munculnya

ketimpangan dalam merealisasikan kewajiban pengendalian jumlah anak tersebut yang lebih dominan dibebankan pada pihak perempuan (istri).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang- undang Nomor 52 Tahun 2009 di Puskesmas Kebakkramat Karanganyar dalam upaya penegakan hak reproduksi perempuan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam penegakan hak reproduksi perempuan dalam program keluarga berencana (KB).
Penelitian  hukum  ini merupakan  penelitian empirik  atau  non  doktrinal dengan metode pendekatan penelitian kualitatif di Puskesmas Kebakkramat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analis  yang digunakan  adalah teknik  kualitatif  dengan  model  analisis interaktif
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Hak Reproduksi Perempuan yang dilakukan oleh Puskesmas Kebakkramat sudah sesuai Undang- Undang No. 52 tahun 2009 dan berjalan dengan baik, dimana Puskesmas Kebakkramat Karanganyar telah mengimplementasikan dua belas hak dasar kesehatan reproduksi perempuan melalui program safe motherhood.   Petugas kesehatan di Puskesmas Kebakkramat telah memberikan informasi tentang alat kontrasepsi, mengadakan penyuluhan, memberikan promosi Keluarga Berencana gratis, memberikan informasi bahwa memiliki 2 anak lebih baik serta pelaksanaan kontrasepsi pada pria, melakukan konseling tentang gender ataupun dukungan suami agar adanya kesempatan bagi perempuan dalam pengambilan keputusan. Hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam upaya penegakan  hak  reproduksi  perempuan  di  Puskesmas  Kebakkramat  antara  lain
adalah berkurangnya Petugas Lapangan Penyuluh KB (PLPKB), kesertaan KB Pria masih rendah terutama Medis Operasi Pria (MOP), peserta KB aktif masih didominasi oleh metode kontrasepsi suntik, rendahnya pengetahuan masyarakat dan hanya sebagian orang yang sadar akan masalah kebaikan program keluarga berencana.