Tujuan penelitian adalah 1) Menganalisa tujuan dibuat Akta Pengakuan Hutang  dalam Praktik  Pemberian  Kredit  Perbankan  2)  menganalisa  efektifitas grosse akta pengakuan hutang dalam praktik pemberian kredit perbankan dalam menyelesaikan permasalahan kredit apabila debitor cidera janji.
Jenis  penelitian  hukum  ini  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini bersifat   deskriptif.      Sumber   data   meliputi:   bahan   hukum   primer,   yaitu berhubungan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang- undang   Hukum   Perdata   dan   Peraturan-peraturan   yang   berkaitan   dengan perjanjian.  Bahan  hukum sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, media informasi lainnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang  yang  memberi  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum, majalah hukum dan jurnal.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
(1) Akta Pengakuan hutang yang dibuat oleh Bank di Surakarta merupakan bagian dari suatu kesepakatan perjanjian hutang antara Bank dengan nasabah. Akta pengakuan hutang merupakan suatu perjanjian konsensuil, sebagai akibat adanya surat persetujuan pemberian kredit  (SPPK)” berdasarkan SPPK, tersebut terbit perjanjian kredit. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut oleh notaris dibuatkan akta pengakuan hutang dalam bentuk notariil.   Adapun tujuan dibuatnya akta pengakuan hutang adalah sebagai kelengkapan atau menyempurnakan (bukan untuk    sahnya)    suatu    perbuatan   hukum,    dan    berguna sebagai alat    bukti (Probationis Causa). (2) grosse akta pengakuan hutang hingga saat ini dipandang masih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang.