ABSTRAK

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Pengeluaran kas merupakan salah satu komponen sumber daya yang sangat penting untuk tercapainya pemerintahan yang baik. Pengeluaran kas memiliki sistem dan prosedur yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pengeluaran kas Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari beberapa metode yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara dengan narasumber terkait.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme pengeluaran kas daerah diatur dalam Undang-undang dan peraturan daerah Surakarta yang harus ditaati oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemerintah Kota Surakarta bekerjasam dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam menjalankan mekanisme pengeluaran kas ini. Dalam kerjasama ini terdapat keuntungan, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 
Rekomendasi dari penulis yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan mekanisme pengeluaran kas pemerintah kota surakarta : (1) mempertahankan kerjasama yang sudah disepakati dan mengikuti peraturan yang sudah dibuat. (2) pemerintah kota surakarta lebih teliti dalam penerbitan surat-surat.

Kata Kunci : Mekanisme Pengeluaran Kas, Kerjasama