ABSTRAK

KPR subsidi adalah fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang didukung oleh program pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan suku bunga rendah. KPR non subsidi adalah fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat yang ingin membeli rumah atau memperbaiki rumah.PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surakarta merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikenal masyarakat sebagai lembaga keuangan  di Indonesia yang khusus melayani  KPR.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan mengenai Respon Pasar Properti terhadap Kebijakan LTV (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surakarta) berdasarkan kejadian yang sebenarnya.  Sumber data diperoleh dari beberapa sumber yaitu, narasumber, lokasi peristiwa, serta dokumen dan arsip.Pengumpulan data didapatkan dari wawancara dengan karyawan BTN, observasi atau pengamatan, meneliti dokumen dan arsip..
Hasil  pengamatan mengenai Respon Pasar Properti terhadap Kebijakan LTV (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surakarta), Pelonggaran LTV membuat masyarakat untuk lebih tertarik untuk mengambil KPR, dengan Down Payment (DP) yang semakin rendah. Ketentuan LTV terakhir pada tahun 2016 mencapai 15 % (persen). Persebaran lokasi pasar properti terdapat di beberapa daerah se Solo Raya. Kebijakan Loan To Value (LTV) IV pada tahun 2016, menjadikan jumlah realisasi kredit KPR semakin tinggi. Dukungan dan peran pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kondisi keuangan di Indonesia khususnya kredit perumahan, juga diperlukan untuk mendukung terlaksananya kebijakan pelonggaran ketentuan LTV pada pemberian kredit . 

Kata kunci : Respon, Pasar Properti, Loan To Value (LTV)