ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan  untuk menganalisis apakah tindakan Korea Selatan yang memenjarakan para penolak dinas militer atas dasar hati nurani melanggar ketentuan internasional mengenai perlindungan HAM dalam ICCPR, serta menganalisis peran Komite HAM PBB sebagai badan ahli yang mengawasi pelaksanaan ICCPR dalam mempengaruhi  Korea Selatan untuk menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan perlindungan HAM dalam ICCPR yang telah diratifikasi oleh Korea Selatan pada tahun 1990. 
Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode silogisme menggunakan pola berpikir deduktif.
Hasil penelitian hukum ini memberikan beberapa petunjuk bahwa Korea Selatan melanggar prinsip dalam Pasal 18 ICCPR berupa perlindungan hak kebebasam berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagai pasal yang melindungi para penolak dinas militer atas dasar hati nurani. Situasi ini perlu adanya peran Komite HAM PBB dalam mempengaruhi tindakan Korea Selatan untuk memberikan perlindungan HAM bagi mereka yang memiliki keberatan hati nurani terhadap dinas militer. Melalui Keputusannya, Komite perlu memberikan rekomendasi kepada Korea Selatan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakui hak menolak dinas militer atas dasar hati nurani dengan memberikan dinas alternatif bagi mereka.

Kata Kunci : Keberatan hati nurani, Dinas Militer, Korea Selatan,  Komite HAM PBB, ICCPR.