Penulis Utama | : | Bambang Siswanto N. |
NIM / NIP | : | S3100205002 |
Penelitian ini termasuk penelitian hukum penelitian hukum empiris clan menurut sifatnya merupakan jenis penclitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan dikategorikan sebagai penelitian non doktrinal. Konsep hukum yang dipergunakan adalah konsep hukum kelima dimana hukum merupakan makna-makna simbolik yang terekspresi pada aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat, dilihat dari bentuknya merupakan penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.
Penelitian ini mengambil lokasi di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar selaku sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan clan Pemukiman Daerah (BP4D) Kabupaten Karanganyar, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) selaku pcngelola Perizinan di Kabupaten Karanganyar. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data Primer clan Data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pengumpulan data melalui Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kwalitatif dengan model interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan penyediaan prasarana lingkungan, utilitns umum, dan fasilitas sosial dalarn pembangunan perumahan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :20/KPTS/1986 di Kabupaten Karanganyar, dilakukan melalui instrumen perizinan yang harus ditempuh oleh para pengembang pembangunan perumahan. Dimulai dengan izin perubahan status tanah pertanian ke non pertanian atau lebih dikenal dengan izin pengeringan bagi pengembang yang memiliki tanah yang berstatus pertanian (lahan basah), kemudian dilanjutkan dcngan lzin Peruntukan Pcnggunaan Tanah (IPPl), dan terakhir lzin Mendirikan Bangunan (IMB). Guna melengkapi persyaratan menempuh IMB, pihak pengembang diwajibkan menyertakan site plan pembangunan perumahan yang sudah disctujui oleh Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Daerah (BP4D) Kabupaten Karanganyar. Dalam Penerapan ketentuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/KPTS/1986 tentang pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana di Kabupaten Karanganyar dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-Undangan, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 sudah tidak lagi memadai dijadikan pijakan dalam mengatur penyediaan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial di Kabupaten Karanganyar. Kewenangan pengaturan sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten clan produk hukum berupa Keputusan Menteri tidak Jagi dikenal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Selain itu masih ada pengembang perumahan yang tidak menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial.
Penulis Utama | : | Bambang Siswanto N. |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S3100205002 |
Tahun | : | 2009 |
Judul | : | Kajian Yuridis Kebijakan Penataan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial dalam Pembangunan Perumahan Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum N0.20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana tidak Bersusun di Kabupaten Karanganyar |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fakultas Hukum - 2009 |
Program Studi | : | S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-FH Jur. Hukum-S.3100205002-2009 |
Kata Kunci | : | |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Link DOI / Jurnal | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Djoko Wahyu Winarno, SH. MS. 2. Winamo Budyatmojo, SH. MS. |
Penguji | : | |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Hukum |
File | : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
---|