Penelitian  ini  bertujuan   untuk   mengetahui  dampak berlakunya  Undang-Undang   Nomor   25  Tahun   2007   tentang   Penanaman  Modal  terhadap  iklim investasi   di  Kota  Surakarta  dan untuk  mengetahui hambatan   yang  muncul  dan solusi   yang   dapat   diterapkan  oleh   Pemerintah   Kota   Surakarta    untuk   lebih meningkatkan investasi di Kota Surakarta.Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  sosiologis  (non  doktrinal) yang bersifat  deskriptif, dengan  mendasarkan pada konsep hukum  yang kelima.  Bentuk penelitiannya adalah  penelitian  preskriptif dan apabila  dilihat  dari segi tujuannya termasuk penelitian problem solution. Lokasi penelitian adalah  di Kola  Surakarta. Jenis  dan  sumber  data yang  digunakan adalah  data primer  dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  wawancara dan studi pustaka. Adapun teknik alisis data dilakukan  secara kualitatif.
Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan diketahui  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal memberikan dampak positif maupun negative bagi perkembangan iklim investasi di Kota Surakarta.  Dampak positifnya adalah (I) daerah memiliki  kewenangan untuk melakukan kegiatan  investasi  sepanjang  kegiatan  investasi  yang  dilakukan tidak bertentangan dengan  ketentuan-ketentuan yang  diatur  oleh  pusat;  (2)  pemberian pelayanan perijinan yang sudah satu pintu; dan (3) membuka lapangan kerja baru sehingga  dapat   mengurangi   jumlah  pengangguran yang  ada. Adapun   dampak negatifuya adalah semakin  terbukanya peluang tenaga  kerja asing untuk bekerja di Kota    Surakarta   dan    kemungkinan   terjadinya   konflik    kepentingan   antara masyarakat dengan investor.
Hambatan   yang  ditemui   adalah   masih   adanya   keluhan   tentang masalah pelayanan  perijinan   dan   koordinasi    dengan   instansi   lain  yang   kurang   baik. Sedangkan  solusi  yang  dapat  diterapkan   untuk  mengatasi   hambatan  yang  ada adalah (I) pembentukan komite  investasi daerah,  (2) penyusunan rencana pengembangan industri dan penanaman  modal daerah terpadu  serta (3) melakukan sinergi   antara   pengembangan  industri   dengan   program-program  pembangunan yang  dilaksanakan  melalui   APBD   Kota  Surakarta  dan  mendorong  koordinasi antar  Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang  lebih intens.