Tujuan   penelitian   dan   penulisan   tesis   ini   adalah   untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara sengketa hibah masyarakat muslim di Indonesia dan kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara  hibah  dari  para  pihak  yang  beragama  Islam  di  Pengadilan  Negeri Sukoharjo dengan Nomor putusan  72/Pdt.G/2014/PN Skh

Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif   dan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dengan wawancara  langsung  terhadap narasumber   dan data  sekunder  adalah dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Hasil   penelitian menyatakan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hibah dari para pihak yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 49 dan 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang peradilan agama. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat bahwa hakim tidak boleh menolak perkara, orang yang telah mendaftarkan  gugatan  ke  pengadilan  negeri  secara  suka  rela  dianggap  telah tunduk  pada  ketentuan  hukum  umum  bukan  hukum  Islam,  menurut  hakim tersebut  perkara  hibah  yang  ditanganinya  bukan  mengenai  proses  pembagian hibah tetapi sengketa hak asal kepemilikan sehingga hakim tersebut menganggap hal tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri.