ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pelanggaran Hak Cipta dan mengetahui apakah kesulitan yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam memeriksa perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam penegakan hukum Undang Undang Hak Cipta di wilayah Boyolali.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris atau non-doktrinal. Konsep hukum dalam penelitian ini adalah hukum diartikan sebagai apa yang diputus oleh hakim in concreto dan tersistemasi sebagai judge made law. Data utamanya adalah data primer dan data skunder yang berupa putusan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali. Putusan Nomor 83/Pid.B/2009/PN.Bi. tanggal 9 Juni 2009, Putusan Nomor 84/Pid.B/2009/PN.Bi. tanggal 9 Juni 2009, Putusan Nomor 86/Pid.B/2009/PN.Bi tanggal 9 Juni 2009. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat diskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dengan memperhatikan konsep hukum sebagai putusan-putusan yang dibuat oleh hakim (in concreto) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan suatu perkara.
Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan strafmaat rendah karena rasa keadilan dari hakim berdasarkan fakta persidangan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, karena sifat komunalistik yang mengedepankan kepentingan komunitas menjadikan ciptaan anggota masyarakat menjadi milik komunitas, sehingga meniru dan memanfaatkan ciptaan dianggap wajar.  Kemajuan teknologi baik dalam perangkat teknologi maupun teknologi digital memberi kemudahan bagi siapapun untuk mengumumkan ciptaannya, di sisi lain teknologi juga memberi kemudahan untuk mengakses ciptaan, mengkopi, bahkan menggandakan ciptaan tersebut tanpa izin penciptanya. Sifat ambivalen dari teknologi ini tidak bisa dihindari. Hakim tidak menemukan kesulitan dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta berdasarkan UUHC.

Kata Kunci : Implementasi, Penegakan Hukum, Hak Cipta