ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata, dan untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris ditinjau dari perspektif jabatan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) atau metode yuridis normatif, yang meneliti masalah penelitian dari undang-undang yang ada dan berkaitan dengan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian saat ini menggunakan metode penalaran deduksi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  akta  perdamaian  dibuat  di  hadapan notaris sebagai bentuk upaya perdamaian di luar pengadilan dapat menjadi bukti bukti yang tepat yang memenuhi persyaratan formal dan material dari akta otentik yang dibuat sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 joncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004. Keabsahan akta perdamaian  yang ditandatangi oleh salah satu pihak di dalam tahanan, bahwa akta otentik  yang ditandatangani penghadap, saksi dan kemudian notaris, ketika salah satu penghadap atau saksi sebagai terpidana dan menjalani pidana tetap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dapat dilakukan terhadap suatu perkara yang sedang berjalan di persidangan pengadilan, selama belum adanya kekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut dan kedudukan hukum  akta perdamaian tersebut sama dengan putusan  hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Akta Perdamaian; Perjanjian; Penyelesaian Sengketa