ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai  proses pelaksanaan pendaftaran secara sistematik melalui PRODA memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dan faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik melalui PRODA beserta solusinya.

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  sosiologi  atau  empiris.  Penelitian  hukum empiris  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu  dengan  cara melihat penerapan hukum di dalam masyarakat serta dilakukan dengan cara meneliti data pimer dan  data  sekunder.  Sumber  bahan  hukum  yang  diperoleh  dengan  cara  menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap obyek yang telah ditentukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis sumber hukum dengan penalaran deduksi.
Dari  hasil  penelitian  dan  kajian  yang diketahui  bahwa  Pelaksanaan  pendaftaran  tanah secara  sistematik  melalui  PRODA  di  Kecamatan  Polokarto  Kabupaten  Sukoharjo  telah dijalankan berdasarkan 9 tahap yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mulai dari tahap persiapan sampai tahap penerbitan sertifikat tanah, dan telah memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan atas tanah. Pelaksanaan PRODA di Kabupaten Sukoharjo khususnya di Kecamatan Polokarto tidak sepenuhnya dilaksanakan secara efektif karena tidak terpenuhi semua asas pendaftaran tanah yaitu pada asas terjangkau, karena pada pelaksanaannya masih terdapat biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat serta Kendala-kendala yang timbul dalam pendaftaran tanah secara sistematik melalui PRODA yaitu terdapat kendala yuridis, teknis dan ekonomi. Hal tersebut menyebakan beberapa sertifikat tidak bisa jadi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari ketiga kendala tersebut kendala teknis lah yang masih susah untuk diatasi, karena memang kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi masih kurang.

Kata Kunci: Pendaftaran hak atas tanah; PRODA; Kepastian Hukum