ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensinya pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena legal research dan sifatnya preskriptif   yang   dimaksudkan   untuk   memberikan   argumentasi   atas   hasil penelitian, dengan  metode pendekatan Undang-undang  (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research). Analisa bahan hukum yaitu dengan metode deduksi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan  hak  narapidana  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan belum terwujud ialah Faktor Hak Atas Kesehatan Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak  dasar sosial  dan  hak  dasar individu.  Dari adanya hak  dasar sosial  inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan ( the right to health care) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (the right to medical service). Dan Faktor Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun (siapa pun). Hak Asasi Manusia diberikan oleh Negara kepada setiap warga negaranya.
Adapun Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memenuhi hak narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan ialah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana Lembaga   Pemasyarakatan   sebagaimana   biasanya   sesuai   dengan   program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan   program   pelayanan   kesehatan   di   Lembaga   Pemasyarakatan, diperlukan tersedianya : Ketenagaan, Peralatan, Tempat/ruang pelayanan kesehatan,   Obat-obatan,   Ruang   lingkup   pelayanan,   Sarana   dan   Prasarana Pelayanan Khusus. Salah satunya Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warga negaranya termasuk narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan.
Kata kunci :  Narapidana, Wanita hamil, Hak