ABSTRAK

Tujuan ditulisnya tesis  ini  untuk untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pemungutan BPHTB di Kabupaten Boyolali dengan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Boyolali, sekaligus mengetahui solusi yang dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan dalam pemungutan BPHTB. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Sumber data berasal dari data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan dan mencari tahu problematika pemungutan BPHTB di Kabupaten Boyolali. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data,  pengelompokan data,  analisis  data  dan  terakhir  pengambilan simpulan. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Boyolali yang didasari dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Terbukti ketika terjadi peralihan hak atas tanah karena adanya jual beli, yang nilai transaksinya lebih rendah daripada harga pasar, nilai transaksi akan ditentukan oleh petugas DPPKAD berdasarkan harga pasar dan survey atau cek lapangan terhadap obyek pajak yang bersangkutan. Mengenai survey atau cek lapangan terhadap obyek pajak sebenarnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, sehingga menjadikan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Boyolali tidak ada kepastian hukum. Hal tersebut merugikan wajib pajak, karena transaksi yang sebenarnya dia lakukan  tidak  dianggap  dan  harus  mengikuti  nilai  transaksi  yang  dihitung  oleh petugas  berdasarkan  nilai   pasar,   dengan  begitu  jumlah   BPHTB  yang  harus dibayarkan juga bertambah.

Kata Kunci : Kepastian   Hukum;   Peralihan   Hak   Atas   Tanah;   dan   Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)