ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembatasan  luas maksimum kepemilikan tanah untuk rumah tinggal di Kota Surakarta dan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta Peralihan Hak atas Tanah berkaitan dengan Pembatasan Maksimum kepemilikan tanah untuk rumah tinggal di Kota Surakarta

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer bahan, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Analisis Data menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pembatasan maksimum kepemilikan atas tanah untuk rumah tinggal di Kota Surakarta belum terlaksana, BPN Kota Surakarta hanya merujuk kepada Peraturan Badan Pertanahan  Nasional  Nomor 1  Tahun  2010  Tentang Standar Pelayanan  Dan Pengaturan Pertanahan. Belum adanya peraturan yang secara tegas membatasi kepemilikan tanah tersebut dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta Pemindahan Hak/Peralihan Hak Atas Tanah yang berkaitan dengan pembatasan maksimum kepemilikan tanah untuk rumah tinggal di kota Surakarta berperan pasif dalam pembuatan akta-akta pemindahan hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya berlandaskan Surat Pernyataan yang disertakan oleh calon pembeli dalam pembuatan akta-akta pemindahan hak seperti yang tertuang dalam Pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci : Pembatasan, Kepemilikan Tanah, Rumah Tinggal