ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dapatkah
Notaris yang berkedudukan sebagai pejabat umum dinyatakan pailit, dan tentang kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh Notaris setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian hukum   ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan metode analisis deskriptif yang kemudian dilanjutkan dengan metode analisis interpretasi.
Putusan pailit dari Pengadilan Niaga dapat diberikan kepada Notaris yang merupakan pejabat umum pembuat akta otentik, jika telah memenuhi persyartan yang  ada  didalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004
Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun jika Notaris  pailit  secara materiil,  maka Notaris  tidak  bisa dijatuhi  putusan  pailit, karena tidak memenuhi adanya unsur debitor dan 2 (dua) kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pemberian putusan pailit kepada Notaris  oleh  Pengadilan  Niaga  menyebabkan  akta  yang  dibuat  oleh  atau  di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, sebagaimana termaksud dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi pailit notaris berdasarkan keadaan yang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap otentisitas akta notaris, dan akta tersebut tetap mempunyai kekuatan sebagai akta otentik. Notaris yang sudah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga namun  masih  membuat  akta,  maka  akan  mendapat  sanksi  secara perdata dan sanksi secara administrasi.
Kata kunci : akta; notaris; pailit