ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan uuntuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah mengenai kepastian hukum atas hak kepemilikan unit apartemen bagi pembelinya,  akibat hukum bilamana terjadi eksekusi Hak Tanggunan beserta perlindungan hukum bagi mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif evaluatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tresier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi pusaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa Di Indonesia pada umumnya calon pembeli sebagai konsumen unit apartemen banyak dirugikan dikarenakan belum memiliki jaminan kepastian hukum atas kepemilikan unit apartemen mereka. Status tanah dan gedung bangunan apartemen yang dibebankan Hak Tanggungan oleh pengembang kepada Bank dan transaksi pembelian unit apartemen yang hanya sebatas PPJB di bawah tangan merupakan beberapa faktor penyebab pembeli belum memperoleh hak kepemilikannya. Tidak adanya kepastian hukum bagi pembeli memberikan resiko tidak diperolehnya sebagian atau seluruh hak yang diperjanjikan kepada mereka di dalam PPJB bilamana terjadi eksekusi Hak Tanggungan. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum atas ketentuan dan tata cara penyelesaian sengketa kepada pembeli dalam menuntut haknya sesuai termuat di dalam PPJB yang telah ditandatangani pengembang dan pembeli unit apartemen.

Kata  kunci:  apartemen,  kepastian  hukum,  hak  tanggungan,  perlindungan hukum