ABSTRAK
  Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum kreditur atas jaminan kebendaan bukan milik debitur baik akibat hukumnya maupun kedudukan kreditur bila benda dijaminkan ternyata milik pihak ketiga.

  Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal dan normatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa  Perlindungan hukum terhadap Kreditur diberikan dalam UUHT, sedangkan berkaitan dengan tidak adanya obyek jaminan karena bukan milik debitur maka kembali ke perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Kredit. Apabila obyek jaminan tidak lagi menjadi milik Debitur, maka Kreditur diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada debitur lagi untuk menjamin pelunasan utang dan Debitur bersedia memberikan jaminan lagi. Jaminan Hak Tangggungan adalah perjanjian tambahan atau accesoir, sehingga batalnya APHT tidak menjadikan perjanjian kredit turut serta batal, hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUHT.  Kreditur yang beritikad baik prinsipnya harus tetap dilindungi haknya untuk mendapatkan pelunasan hutangnya kembali berdasarkan Pasal 1338 (ayat 3) KUH Perdata. Kreditur mendapat perlindungan yang diatur dalam KUHPerdata sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata segala harta kekayaan milik debitur dapat untuk menjamin pelunasan hutang dan dikarenakan tidak adanya jaminan lagi maka berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata maka Kreditur kedudukannya menjadi Kreditur Konkuren. 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, jaminan, hak tanggungan, perjanjian, itikad baik, konkuren,