ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai dasar rasionalitas harga pembanding dijadikan sebagai dasar penetapan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, serta adakah dasar legalitasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penetapan pajak peralihan hak atas tanah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum doctrinal merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan hukum serta dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis sumber hukum dengan penalaran deduksi.

Dari hasil penelitian dan kajian yang diketahui bahwa Dasar rasionalitas harga pembanding dijadikan sebagai dasar penetapan surat setoran pajak BPHTB yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan Zona Nilai Tanah (ZNT) dinilai lebih rendah daripada harga pasar (pembanding lingkungan sekitar), serta Badan Keuangan Daerah (BKD) memberikan penilain juga melihat dari berkas-berkas dari pemohon lain dengan daerah lokasi yang sama tetapi harga transaksinya ada yang lebih tinggi maka Badan Keuangan Daerah (BKD) mengambil kebijakan memakai harga tersebut sebagai harga pembanding. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo rata-rata memakai Harga Pasar (pembanding dengan transaksi lingkungan sekitar) sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan pajak peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sukoharjo, namun hal tersebut tidak terdapat dasar penetapannya.

Kata Kunci: Legalitas; harga pembanding; BPHTB