ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah mengenai upaya hukum Notaris atas Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan kewajiban ingkar yang digunakan Notaris ketika diperiksa Majelis Pemeriksa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merugikan Notaris dan jika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sejak menerima surat permohonan dari penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam jangka waktu 30 hari sejak surat permohonan tersebut diterima tidak bersidang untuk melakukan pemeriksaan. Notaris wajib menggunakan kewajiban ingkarnya ketika diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sepanjang tidak dikecualikan berdasarkan Undang-undang. Tetapi ketika Majelis Pemeriksa menanyakan hanya sebatas yang disangkakan oleh penyidik maka Notaris diperbolehkan menjawab seperlunya dengan catatan tidak keluar dari apa yang disangkakan oleh penyidik. Sepanjang menurut keyakinan Notaris ia menganggap perlu menggunakan kewajiban ingkar maka harus menggunakan kewajiban ingkar. Ketika Notaris memutuskan menggunakan kewajiban ingkar jangan dianggap sebagai menghalangi suatu proses penyidikan karena Notaris memang sedang menjaga rahasia jabatannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Kata kunci : Kewajiban Ingkar, Notaris, Keputusan