ABSTRAK
Tujuan ditulisnya tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya dan kebijakan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi atas Kepastian Nilai Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Waris. Penelitian ini bersifat empiris. Metode pengumpulan data menggunakan, wawancara, studi pustaka dan studi lapangan dengan mencari tahu bagaimana Pelaksanaan Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Warisan di Kabupaten Ngawi. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis data dan terakhir mengambil simpulan. Mengenai Pengenaan BPHTB diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2010 bahwa NPOP atas waris adalah nilai pasar. Dalam pelaksanaan pemungutan dan atau pembayaran Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB)masih menimbulkan permasalahan bagi masyarakat dalam peristiwa hukum peralihan hak atas tanah karena Waris, yang seringkali tidak paham dengan ketentuan dalam hal cara pemungutan dan cara penentuan besarnya BPHTB yang harus mereka bayarkan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan lain yang digunakan oleh Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dalam menentukan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) karena waris. Ketidak tahuan masyarakat tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pembayaran Pajak BPHTB terutama karena waris di Kabupaten Ngawi. Perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah dengan segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dalam menetapkan atau cara menghitung jumlah pajak yang terutang apabila terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang dilatarbelakangi dengan peristiwa warisan.
Kata Kunci: Kepastian Nilai; BPHTB atas Waris