Tindak Pidana Suap di Sektor Privat dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Belanda (Pendekatan Perbandingan Hukum)
Penulis Utama
:
Nabila Ayu Umari
NIM / NIP
:
E0015282
×Nabila Ayu Umari. 2019. E0015282. TINDAK PIDANA SUAP DI SEKTOR PRIVAT DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN BELANDA (PENDEKATAN PERBANDINGAN HUKUM). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pengaturan tindak pidana suap di sektor privat di Indonesia dan Belanda dengan pendekatan perbandingan hukum guna menjadi dasar dari pembaharuan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana suap di sektor privat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif dan pendekatan undang-undang. Badan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap serta Dutch Criminal Code, adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan pustaka maya yang berkaitan dengan tindak pidana suap di sektor privat. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pengaturan tindak pidana suap di sektor privat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dengan Section 328ter Dutch Criminal Code memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan pengaturan kedua negara terletak pada kategori suap, unsur kata pemberian, jenis pidana, nomenklatur ancaman pidana dan daluwarsa penuntutan. Adapun perbedaannya meliputi kodifikasi, subjek hukum, dasar pemidanaan, tujuan pemberian suap, unsur tindak pidana suap pasif, sistem sanksi, ancaman sanksi orang-perseorangan dan badan hukum serta perubahan ancaman sanksi. Pembaharuan pengaturan tindak pidana suap di sektor privat di Indonesia adalah dengan mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada orang yang menerima suap dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum. Kata Kunci : Tindak Pidana Suap di Sektor Privat, Indonesia, Belanda
×
Penulis Utama
:
Nabila Ayu Umari
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
E0015282
Tahun
:
2019
Judul
:
Tindak Pidana Suap di Sektor Privat dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Belanda (Pendekatan Perbandingan Hukum)
