Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis senjata kimia yang tidak boleh digunakan pada masa konflik bersenjata dan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan Hukum Humaniter Internasional terkait tindakan Suriah dalam operasi militernya di wilayah Khan Shaykhun pada tahun 2017 dimana terjadi penyerangan dengan penggunaan gas Sarin yang dalam Chemical Weapon Convention, tergolong dalam senjata yang tidak boleh digunakan baik dalam konflik maupun masa damai, serta mengkaji mekanisme penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengadili kejahatan yang telah dilakukan oleh Suriah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan  kasus (case approach)

Pemerintah Suriah pada 4 April 2017 melakukan serangan terhadap wilayah Khan Shaykhun dengan menggunakan senjata kimia berupa gas Sarin. Operasi militer ini mengakibatkan kematian dan jatuhnya korban luka dari penduduk sipil di Khan Shaykhun serta merusak obyek-obyek sipil seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, serta tempat-tempat ibadah. Hal tersebut telah mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum perang, terutama pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Chemical Weapon Convention 1993. Suriah diduga melakukan suatu pelanggaran berat terhadap hukum perang atau grave breaches, kejahatan perang sendiri digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat (The most serious crime/ Gross violation of human rights) yang dalam hal ini sekalipun konfliknya berupa konflik bersenjata non-internasional, permasalahan ini bisa dibawa ke International Criminal Court (ICC). Namun demikian, Suriah bukan merupakan negara pihak dari Statuta Roma 1998. Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasikan mekanisme penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengadili Suriah melalui ICC.

Kata Kunci : Khan Shaykhun, Senjata Kimia, Kejahatan Perang, Statuta Roma