Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum persaingan usaha terhadap penerapan alat bukti tidak langsung (inderect evidence) terhadap praktik kartel.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penulisan hukum mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai prespkripsi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dalam penelitian hukum ini.

Hasil Penelitian menyatakan penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik kartel di Indonesia masih menemui kendala dan belum maksimal. Alat bukti tidak langsung (inderect evidence) ini dapat dijadikan solusi atas sulitnya pembuktikan praktik kartel dalam hukum persaingan usaha, sepanjang dilengkapi dengan alat bukti lain. Alat bukti tidak langsung (inderect evidence) dapat dimasukkan dalam kategori alat petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan memberikan kewenangan tambahan kepada KPPU dan memasukkan alat bukti tidak langsung (inderect evidence) sebagai kriteria alat bukti dalam pembuktian hukum persaingan usaha serta penambahan peraturan mengenai leniency program.

Kata Kunci: Penegakan hukum, penerapan Inderect Evidence, Praktik Kartel