Artikel ini mengkaji mengenai implementasi peraturan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pemungutan pajak pedagang e-commerce. Pajak Penghasilan ialah pajak yang obyeknya suatu penghasilan yang salah satunya didapat dengan cara bekerja. Pekerjaan yang popular sekarang ialah menjadi pedagang e-commerce atau merchant. Jenis pajak ini menggunakan system self assessment yang sangat mengedepankan dan bertumpu pada kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya secara sukarela. Peraturan hukum bagi pedagang e-commerce dan pekerja konvensional tidak ada perbedaan yaitu tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun aturan berupa Surat Edaran hanyalah sebagai penegas aturan PPh yang sudah ada. Mengenai implementasi, secara data yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terdapat selisih antara protensi dan realisasi PPh dari pedagang e-commerce, maka dari segi implementasi belum sukses 100%. Kendala yang dihadapi oleh fiskus adalah sulitnya mendapatkan data pedagang e-commece dan nilai transaksi yang masuk kepadanya karena data yang ada di marketplace atau media social tidak dapat dijadikan acuan. Upaya yang dilakukan oleh DJP adalah melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pembayaran pajak dan penindakan bagi yang lalai membayar pajaknya.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Pedagang E-commerce, Implementasi