Penelitian ini bertujuan mengetahui argumentasi hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang pencalonan kepala daerah mantan narapidana serta mengkaji akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
Jenis penelitian hukum adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian perspektif dan terapan guna mengkaji norma-norma hukum yang terkandung dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait pencalonan kepala daerah yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian hukum ini menggunakan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data adalah data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, teknik analisis data menggunakan metode silogisme deduktif.
Penelitian hukum ini mengerucut pada 2 simpulan yaitu: Pertama, Argumentasi hukum yang dikeluarkan oleh hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu bahwa Mahkamah berpendapat bahwa terhadap norma yang memuat pembatasan serupa, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya yakni pada Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 , dan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terhadap Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon gubernur, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada. Kedua berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 terkait pencalonan kepala daerah mantan terpidana dapat mencederai demokrasi masyarakat lokal karena tidak mampu menggeser calon-calon yang berpotensi melakukan kejahatan serta melakukan pelanggaran hukum dalam kompetisi pilkada