ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) Menjelaskan gambaran umum negara Kamboja sebelum pemerintahan Pol Pot Tahun 1975-1979, (2) Mengkaji kebijakan pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979, (3) Mengkaji dampak dari kebijakan pemerintahan Pol Pot, (4) Mengkaji upaya penyelesaian konflik kebijakan pemerintahan Pol Pot. Sejalan dengan tujuan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode historis atau metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, kemudian merekonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu buku-buku, majalah dan surat kabar yang relevan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu memperoleh data dengan cara membaca buku-buku literatur, majalah, surat kabar, dokumen atau arsip yang tersimpan di perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Negara Kamboja merupakan suatu negara yang terletak di Semenanjung Indocina bagian Barat Daya. Negara ini sering mengalami ketidakstabilan politik karena adanya pertentangan di antara sesama elit politik yang ada. (2) Pol Pot adalah seorang tokoh besar kelompok komunis Khmer Merah yang berhasil menumbangkan pemerintahan Lon Nol dan menjadi pemimpin baru di Kamboja. Adapun kebijakan-kebijakan pemerintahan Pol Pot yang dinilai sangat ekstrim yaitu: Kebijakan Konsolidasi, Kebijakan Evakuasi, dan Kebijakan Anti-Vietnam. (3) Dampak dari kebijakan pemerintahan Pol Pot ini memunculkan pemberontakan-pemberontakan dari rakyat sipil dan militer yang merasa tidak puas dan dikecewakan Pol Pot dan mendorong Vietnam untuk menginvasi Kamboja dengan dalih permintaan KNUFNS dan rasa kasihannya terhadap penduduk Kamboja. (4) Upaya penyelesaian konflik kebijakan pemerintahan Pol Pot yang radikal dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu militer dan diplomasi. Jalan militer melalui KNUFNS dan bantuan dari Vietnam. Sedangkan jalan diplomasi melalui JIM I yang diadakan pada tanggal 25-28 Juli 1988, JIM II pada tanggal 19-21 Februari 1989, Konferensi Beijing pada tanggal 17 Mei 1989, Konferensi Paris I pada tanggal 30-31 Juli 1989, dan Konferensi Paris II pada tanggal 23 Oktober 1991. Dari kesimpulan di atas maka muncul implikasi, yaitu (1) Bidang politik, perebutan kekuasaan selalu diwarnai dengan adanya kudeta. Hal ini disebabkan masing-masing kelompok lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan bangsa dan negara Kamboja. (2) Bidang ekonomi, tumbangnya pemerintahan Pol Pot justru dapat memperbaiki kondisi perekonomian Kamboja, karena negara ini mulai mendapat bantuan dari negara lain, terutama dari negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi komunis. (3) Bidang budaya, munculnya pemerintahan Heng Samrin dan Hun Sen membawa perubahan-perubahan kea rah yang positif antara lain kebijakan dalam membangun kembali bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi seperti bangunan candi Angkor Whatt dan Angkor Tom sehingga dapat membangkitkan kembali budaya bangsa Kamboja yang hancur akibat kekejaman pemerintahan Pol Pot.