Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir pada Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010, serta mengetahui tanggung jawab pengelola parkir yang mencantumkan klausula baku dalam hal kehilangan kendaraan bermotor.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Teknis analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deduktif silogisme.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh 2 (dua) simpulan, pertama mengenai pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir. Pertimbangan tersebut karena pengelola parkir telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata, sehingga pengelola parkir harus bertanggung jawab sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak orang lain dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan, serta pengelola parkir melakukan kesalahan dengan membiarkan kendaraan keluar tanpa pemeriksaan dengan teliti. Hal tersebut mengakibatkan pemilik kendaraan mengalami kerugian yang disebabkan perbuatan pengelola parkir. Kedua, klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum, sehingga pengelola parkir tetap wajib bertanggung jawab. Penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum pengelola parkir yang mencantumkan klausula baku dalam hal kehilangan kendaraan bermotor adalah pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemilik kendaraan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum