Seiring   dengan   kebutuhan   akan   dana   saat   ini   kian   meningkat,   bank
menyediakan solusi dengan menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tentunya   mensyaratkan   adanya   suatu   agunan   untuk   meminimalisir   timbulnya kerugian. Perkembangan terkini, jaminan tidak terbatas pada yang sudah diatur undang-undang seperti gadai, fidusia, hak tanggungan maupun borgtocht, namun kini terdapat benda lain yang dapat dijaminkan seperti sertifikat guru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dari sertifikat guru sebagai agunan ditinjau dari hukum jaminan di Indonesia dan dasar pemberian pembiayaan  dengan  sertifikat  guru  serta  hambatan  yang  dialami  dalam pelaksanaannya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di  lapangan dengan  wawancara di  BPR  Syariah  Dana Mulia Surakarta terhadap legal admin dan beberapa nasabah, kemudian data sekunder
berasal dari telaah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengumpulkan  data  kemudian  dilakukan  reduksi  atau  pengolahan  data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasinya.
Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa sertifikat guru yang diagunkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta termasuk dalam golongan surat  yang  berharga  dan  merupakan  benda  bergerak  tidak  berwujud  yang  tidak
memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dijaminkan, namun demikian penggunaannya sebagai benda jaminan kian efektif dalam praktik. Dasar pemberian pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta dengan agunan  sertifikat  guru  adalah  adanya  rasa  keyakinan  dan  kepercayaan  kepada nasabah. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya meliputi kenakalan nasabah yang mengalihkan profesi guru ke rekening yang baru, tunjangan profesi yang tidak turun dikarenakan nasabah yang meninggal dunia atau dicabut haknya, dan terlambat turunnya tunjangan profesi