Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum Para Terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum serta kesesuaiannya dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan membebaskan Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana kehutanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.
Penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum belum diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain, namun berdasarkan putusan Hakim terdahulu yang selanjutnya menjadi yurisprudensi, apabila terdakwa tidak didampingi penasihat hukum maka segala produk hukum yang dihasilkan Terdakwa menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum. Selain itu, ditemukan bahwa pelaksanaan judex factie dalam penelitian ini tidak sesuai dengan Pasal 56 KUHAP.
Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan membebaskan Para Terdakwa telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 256 juncto Pasal 191 ayat (1) KUHAP