Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah  Agung  dalam  perkara  Citizen  Lawsuit  pada  Putusan  Pengadilan Tinggi Nomor: 588/PDT/2015/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:
31 K/Pdt/2017.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka.
Pada hasil penelitian terdapat 3 perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengkonstatir literatur tidak membaca Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit oleh Mahkamah Agung sehingga badan hukum swasta yang menjadi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak diperbolehkan. Surat kuaasa khusus juga dinilai tidak sesuai. Adanya tuntutan pencabutan surat menyebabkan tidak terpenuhinya karakteristik Citizen Lawsuit yang mana sesuai dengan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit.
Hakim Mahkamah Agung telah konsisten dengan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit yang memperbolehkan adanya Turut Tergugat. Surat kuasa khusus juga dinilai telah sesuai, serta adanya tuntutan pencabutan Surat yang tidak disebutkan dalam pertimbangan yang mana penting menyangkut tidak terpenuhinya karakteristik Citizen Lawsuit