ABSTRAK

Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PU-IX/2011 terhadap pekerja yang menolak dipindahtugaskan dengan menuntut pesangon. Pekerja outsourcing call center 108 Kota Surabaya ke Kabupaten Malang, pekerja menuntut pesangon kepada Perusahaan dengan mengajukan gugatan kepada PT. Telkom Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi selogisme.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan mengenai mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja outsourcing disebabkan oleh wacana pemindahtugasan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Malang dengan menuntut pesangon di PT. Infomedia Solution Humanika. Pekerja yang telah habis masa kerjanya menuntut pesangon yang belum terbayarkan, namun pihak perusahaan telah membayar upah setiap bulan kepada pekerja setiap bulannya secara utuh. Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan jawaban mengenai perlindungan upah yang diperoleh pekerja outsourcing setelah habis masa kerja. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pekerja PKWT tidak berhak atas perlindungan upah tersebut, namun PKWTT yang berhak atas perlindungan upah setelah habis masa kerja. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi kendala bagi perusahaan dengan sistem outsourcing bertambah sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam mengatur outsourcing. 

Kata Kunci : Outsourcing, Menuntut Pesangon, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi.