ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN dan penerapan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia atau belum.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw terdakwa dinyatakan melakukan pemalsuan surat dan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, namun Pemalsuan Ijazah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 ayat (1). Sesuai asas lex specialis derogat legi generali dan asas lex posterior derogat legi priori, maka yang digunakan adalah aturan pada Pasal 67 ayat (1). Pemalsuan SKHUN lebih tepat digunakan ketentuan pada Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP karena SKHUN merupakan akta autentik. Pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN palsu diatur dalam dua aturan pidana maka terdapat Concurcus Idealis sehingga yang digunakan adalah aturan hukum terberat yaitu aturan pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, ijazah dan SKHUN palsu, penerapan ketentuan pidana