Hak derivatif sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi pemegang saham  merupakan implementasi prinsip-prinsip keadilan yang sering muncul dalam  bentuk perlindungan golongan yang kuat. Dengan demikian para pemegang saham memperoleh hak untuk diperlakukan sama tanpa melihat besar kecil jumlah saham. Prinsip perlindungan itu juga mengimbangi kedekatan pemegang saham kepada perseroan, pemegang saham dengan direksi dan komisaris yang menentukan maju mundur suatu perseroan perlu diimbangi dengan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh  pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Pengaturan hak-hak bagi pemegang saham minoritas tersebut masih belum dapat  diimplementasikan degan baik di dalam praktik. Bagi pemegang saham mayoritas,
sesuai dengan prinsip one share one vote dalam UUPT masih mendominasi pengelolaan perseroan, prinsip ini banyak digunakan oleh pemegang saham mayoritas. Bahwa dalam mengajukan gugatan derivatif pemegang saham harus memperhatikan legal standing sebagai penggugat bahwa ia dalam mengajukan gugatannya harus sebagai organ pemegang saham meskipun disisi lain pada saat yang sama pemegang saham itu menjabat juga pada organ lain dalam perseroan terbatas yang sama. Bagi pemerintah, perlu dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang memuat lebih rinci atau uraian mengenai. Bagi Pemegang Saham: Bahwa dalam mengajukan gugatan derivatif pemegang saham harus memperhatikan legal standing sebagai penggugat. 

Kata kunci :  Hak Derivatif, Pemegang Saham Minoritas, Perseroan Terbatas