Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove serta kendala dalam penegakan hukum administrasi terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato bagi kegiatan usaha tambak di kawasan hutan yang tidak memiliki izin lingkungan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris didukung pendekatan perudang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan dari total luas kawasan hutan mangrove berdasarkan fungsi di Kabupaten Pohuwato yaitu 15.600,81 hektare sedangkan kawasan hutan mangrove yang sudah beralih fungsi menjadi usaha tambak yaitu 7.679,64 hektare. Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove menentukan kawasan yang bisa dijadikan usaha tambak yaitu kawasan lindung terbatas tidak lebih dari 5 persen total kawasan dan kawasan budidaya perikanan yang terdapat di areal penggunaan lain. Dari data yang diperoleh semua usaha tambak di kawasan hutan mangrove tidak memiliki izin lingkungan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hambatannya yaitu lemahnya peraturan khususnya mengenai perizinan usaha di kawasan hutan mangrove dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove, keterbatasan aparat penegak hukum, dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya izin lingkungan bagi kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Administrasi, Alih Fungsi Hutan Mangrove, Pembangunan Berwawasan Lingkungan