ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak pengguna Anjungan Tunai Mandiri berlogo Gerbang Pembayaran Nasional serta mengetahui permasalahan hukum penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri berlogo Gerbang Pembayaran Nasional
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deduksi
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional sebagai produk baru di dunia perbankan tidak diimbangi dengan peraturan baru yang mengatur tentang hak-hak nasabah penggunanya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8 / PBI / 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional tidak mengatur hak-hak nasabah penggunanya, namun dalam hal ini hak-hak nasabah pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri berlogo Gerbang Pembayaran Nasional sudah dijamin dalam peraturan dan Undang-Undang sebelumnya. Permasalahan hukum dari kartu interkoneksi ini yaitu menciptakan potensi fraud dalam transaksi kartu Anjungan Tunai Mandiri berlogo Gerbang Pembayaran Nasional dan  lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam syarat dan ketentuan pembuatan kartu Anjungan Tunai Mandiri berlogo Gerbang Pembayaran Nasional, selain itu sistem keamanan yang digunakan dalam kartu interkoneksi ini belum jelas, serta adanya potensi perang dagang yang diakibatkan pemberlakuan kartu Anjungan Tunai Mandiri berlogo Gerbang Pembayaran Nasional.

Kata kunci: Problematika Hukum; Penggunaan; Kartu Anjungan Tunai Mandiri; Gerbang Pembayaran Nasional